HumasRutanBaturaja — Rumah Tahanan Negara Klas IIB Baturaja siap mendukung dan menyukseskan sensus penduduk tahun 2020. Hari ini petugas sensus dari BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu mendatangi Rutan Baturaja. Kamis, 03/09/2020.

Kedatangan rombongan petugas sensus dari BPS dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKU (Budiriyanto) disambut langsung oleh Plh. Kepala Rutan Baturaja (Zairin), Kasubsi Yantah (Mirullah), dan Ka.KPR (Ismaton).

Kepala BPS OKU Budiriyanto mengatakan di bulan September ini sensus pendusuk dilakukan untuk mengecek kembali data masyarakat baik yang sudah mengikuti sensus secara online ataupun yang belum. "Untuk seluruh penduduk baik yang sudah mengikuti sensus penduduk online ataupun belum akan dicek kembali keberadaannya oleh petugas sensus, terkhusus di Rutan Baturaja ini, adapun yang kami data warga binaan yang pidananya diatas 1 tahun dan warga binaan yang sudah berada di Rutan selama 1 tahun" kata Budiriyanto.

Sementara itu Kasubsi Pelayanan Tahanan mengatakan "Kami siap mendukung dan mensukseskan sensus penduduk tahun 2020, terutama di Rutan Baturaja, dan untuk pengumpulan data Warga Binaan kami siap membantu yang di perlukan oleh petugas sensus," katanya.

HumasRutanBaturaja – Rumah Tahanan Negara Klas IIB Baturaja melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dan Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham RI secara Virtual. (Rabu, 02/09/2020)

Kegiatan FGD ini terkait verifikasi hasil survey Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) berbasis elektronik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan beserta seluruh UPT diwilayah Sumatera Selatan.

Kegiatan FGD dipusatkan di Aula Kanwil Kemenkumham Sumsel. Kegiatan FGD dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemnkumham Sumatera Selatan Ajub Suratman. Adapun peserta yang hadir yaitu Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, baik secara langsung maupun virtual.

Dalam pembukaannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel menyampaikan bahwa pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei IPK-IKM merupakan elemen penting untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan FGD ini pimpin langsung oleh pimpinan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Republik Indonesia. Mereka adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum (Seprizal), Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Pelayanan Hukum, HAM, Pemasyarakatan dan Imigrasi (Bintang Meini Tambunan), Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Manajemen SDM (Benyamin Ginting) dan jajarannya.

Kegiatan FGD dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin langsung oleh Kepala Pusbangdatin. Salah satu yang menjadi fokus diskusi adalah permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan survey IPK-IKM. Para peserta diskusi yang terdiri dari pejabat Kantor Wilayah dan Kepala UPT se-Sumatera Selatan aktif memberikan pertanyaan dan diskusi terkait hal tersebut.