Rutan Baturaja Terima DIPA Tahun Anggaran 2019

oleh
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

 

Humas_Rutanbaturaja – Jumat (21/12/2018) Rumah Tahanan Negara Klas IIB Baturaja telah menerima DIPA Petikan TA 2019 dari KPPN Baturaja.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai salah satu fungsi melayani setiap instansi pemerintahan dalam melakukan pembayaran yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan RI, Jumat (21/12/2018) pagi menyerahkan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada Para Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra kerja KPPN Baturaja.

Acara penyerahan DIPA Tahun 2019 yang berlangsung di Aula KPPN Baturaja dihadiri oleh seluruh Kepala Para Kuasa Pengguna Anggaran (PKPA) di lingkup KPPN Baturaja.
Salah satu Satker penerima DIPA TA 2019 adalah Rumah Tahanan Negara Klas IIB Baturaja yang di hadiri langsung oleh Kepala Rutan Herdianto, Amd.IP, SH, M.Si. Rutan Baturaja menerima DIPA TA 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.709.517.000.

Kepala KPPN Baturaja Gustani menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan penyerahan DIPA Petikan TA 2019. Dalam sambutannya Kepala KPPN Baturaja menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kuasa pengguna anggaran yang telah hadir dalam acara penyerahan DIPA tahun 2019 ini. Kuasa Pengguna Anggaran selama ini telah bersinergi dengan kuat bersama-sama KPPN dalam mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2018. Ia menjelaskan, kuasa pengguna anggaran harus segera mengambil langkah-langkah yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pimpinan satker.

“Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki peran dalam menjaga pengelolaan kas negara. Salah satu tanda perencanaan pengeluaran yang tidak baik adalah penumpukan SPM di akhir tahun anggaran. Karena itu, satuan kerja dituntut untuk merencanakan pengeluaran dengan baik dengan cara mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan dan memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. KPPN Baturaja selalu terbuka untuk konsultasi apabila ditemukan masalah-masalah terkait pelaksanaan anggaran,” ujar Gustani.