Rutan Baturaja Berpartisipasi dalam Rakernispas Pembangunan SDM

oleh
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2019 dengan tema “Penguatan Pemahaman Konsep Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan” yang digelar di Hotel Aston Palembang, Rutan Baturaja terus berkomitmen mempercepat implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Rakernis Pemasyarakatan ini akan diselenggarakan selama 3 hari mulai tanggal 25 s.d. 27 Juni 2019, diikuti oleh 24 peserta yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, termasuk Rutan Kelas IIB Baturaja.

I Wayan Tapa Diambara selaku Ketua Penyelenggara, dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018, serta bertujuan untuk: 1) Penguatan pemahaman konsep Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada UPT Pemasyarakatan se-Sumatera Selatan; dan 2) Tersusunnya program dan langkah-langkah strategis percepatan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Sumsel.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Sudirman D. Hury dalam sambutannya menyampaikan terkait keadaan dan kondisi UPT Pemasyarakatan yang ada di Sumatera Selatan. “Pelaksanaan Rakernis ini bukan hanya sekadar agenda tahunan kita, tapi merupakan momen yang tepat untuk kita memahami bagaimana sesungguhnya tugas dan fungsi kita sebagai aparatur yang diberi tugas mulia dalam melaksanakan pembinaan di lingkup Pemasyarakatan, ” urai Kakanwil.

“Situasi overcrowded ini berdampak kepada meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban, suasana psikologis penghuni yang tidak sehat sehingga sangat mudah terjadi konflik antar penghuni, terjadi pelanggaran HAM, serta kegagalan untuk menjamin penghuni dalam kondisi aman dan manusiawi sehingga tidak sedikit pihak yang merasa tidak puas dengan kondisi tersebut,” jelasnya.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Kakanwil, Herdianto juga mengatakan, bahwa saat ini jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) khususnya di Rutan Baturaja berjumlah 438 orang, dengan kapasitas hunian Rutan yang hanya 262 orang.

“Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang ditetapkan tanggal 18 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1685), diharapkan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien serta perlindungan terhadap barang bukti,” ujar Sudirman. “Jadi, melalui Rakernis ini semoga membuat kita paham kembali apa konsepsi Revitalisasi tersebut, serta mengerti tentang mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita kerjakan,” imbuhnya.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami memberikan sambutannya dan membuka secara resmi kegiatan Rakernis. Usai membuka acara, Dirjenpas juga memberikan materi khusus tentang Pembangunan SDM Sebagai Strategi untuk Mengakselerasi Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Pada kesempatan itu, Utami memaparkan bahwa populasi penghuni Lapas/Rutan se-Indonesia saat ini berjumlah 264,671. Pada Juni 2019, jumlah tahanan/narapidana kasus narkotika di Indonesia berjumlah 125,534 orang terdiri dari Bandar Pengedar 76,603 orang dan pengedar 49,931 orang. Sedangkan jumlah tahanan/narapidana kasus narkotika sebesar 47,8% dari total seluruh tahanan/narapidana di Indonesia.

“Apakah mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah terlaksana?” tanya Utami kepada seluruh peserta. Ia mengatakan kondisi Pemasyarakatan saat ini dengan seluruh kompleksitas permasalahan mengharuskan adanya revitalisasi. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah upaya mengoptimalisasikan penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana, dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti.

“Perlu dilakukan langkah-langkah fundamental yang dapat menyelesaikan permasalahan dan memberikan jalan keluar dari kebuntuan, sehingga mengisyaratkan bahwa organisasi ini perlu menyusun langkah strategis untuk pembenahan dan optimalisasi serta penguatan penyelenggaraan Pemasyarakatan,” jelasnya. “Ini merupakan momentum spirit legacy untuk meneruskan semangat juang dan pengabdian para pendahulu dan peletak dasar Pemasyarakatan, sehingga kita dapat mewujudkan pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi narapidana,” tegasnya.

Setelah penyampaian sambutan dan materi dari Dirjenpas, berikutnya dilakukan penyematan tanda peserta kepada peserta Rakernis. Kemudian dilanjutkan dengan acara ramah tamah Dirjen Pemasyarakatan dengan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Sumatera Selatan yang merupakan peserta dari kegiatan Rakernis. Pembukaan kegiatan Rakernis, dihadiri oleh para pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas, serta pejabat struktural di Kanwil Kemenkumham Sumsel.

(Sumber : Humas Kanwil Sumsel.
Rilis/Foto/Editor: Rido/Willi/Kasubag Humas Dedy Zulian)