Sidang TPP Rutan Baturaja

oleh
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Humas_RutanBaturaja–Sebanyak 42 Narapidana Kelas II B Baturaja terdiri dari 31 orang (PB) pembebasan bersyarat dan 11 orang (CB) cuti Bersyarat , mengikuti
sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP),kamis (21/11). Sidang TPP merupakan pelaksanaan pembinaan terkait percepatan pembebasan bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) bagi warga binaan.

Sidang tersebut dipimpin Kasubsi Klin Anak Balai Pemasyarakatan Klas II Lahat (Bapas) Bapak M. Sapri Munzir. Yang juga di dampingi olah Kasubsi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Baturaja Bapak Maini, yang di yang juga menjabat Kasubsi Pelayanan Tahanan, seluruh anggota TPP Rutan Baturaja.

M. Sampri juga menyatakan bahwa kegiatan ini adalah proses pembinaan reintegrasi sosial bagi warga binaan di Rutan maupun di Lapas yang telah masuk ke tahap minimum security, yang mana telah memenuhi syarat substantif dan administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI no. 3 Tahun 2018.

“ 42 orang tersebut diusulkan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat,dan dimana kami sebagai Bapas apabila Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) PB dan CB adalah sebagai Pengawas. Dalam tahap pembimbingan yang sudah terintegrasi pembinaan Selanjutnya “kata M. sapri Munzir

Dijelaskan M. Sapri Munzir bahwa dua syarat bagi warga binaan yang diusulkan PB, CB dan CMB, yakni syarat substantif terdiri dari delapan point diantaranya, pertama menunjukan kesadaran dan penyesalan atas kesalahannya, kedua menunjukan perkembangan budi pekerti yang baik, ketiga mengikuti segala bentuk kegiatan pembinaan, keempat berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin dan kelima telah menjalani 2/3 masa pidana.

“Kemudian berikutnya adalah syarat administratif yang harus terpenuhi diantaranya pertama kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, kedua laporan litmas dari Bapas, ketiga laporan perkembangan pembinaan dari wali pemasyarakatan dan keempat Surat jaminan kesanggupan dari narapidana tidak akan melakukan pelanggaran hukum kembali, “terangnya.

Masih katanya, bahwa sidang akan terus dilaksanakan agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik serta warga binaan yang mengikuti sidang tersebut mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya selama menjalani pidananya di dalam Rutan Maupun di Lapas